KABUPATEN CIREBON, SC- Dalam dua tahun terakhir, pemerintah dari pusat hingga daerah fokus pada penanganan Covid-19. Padahal, persoalan yang harus diselesaikan pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Cirebon cukup variatif, dari mulai jalan berlubang, sampah hingga persoalan banjir tahunan.
Hal tersebut disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, H Khanafi kepada awak media, Selasa (8/2/2022).
Menurut Khanafi, persoalan lain di Kabupaten Corebon memang masih menumpuk. Hal itu, karena yang dipikirkan pemerintah selama ini hanya terkait masalah Covid-19 saja.
Berita Terkait
BACA JUGA: Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Ajak Masyarakat Jaga Aset PJU
“Saya saja kalau dari rumah ke kantor menggunakan mobil biasanya memakan waktu hanya 45 menit. Tapi sekarang lebih dari 1 jam. Karena jalannya berlubang, jadi menghambat. Itu contoh satu persoalan,” ujar Khanafi.
Ia menjelaskan, skala prioritas memang harus dilakukan dan sudah dilakukan oleh pemerintah. Hanya saja, memang masih terkendala dengan belum tuntasnya persoalan Covid-19. Sehingga, imejnya persoalan di Kabupaten Cirebon ini selalu berulang dan tidak terselesaiakan dari tahun ke tahunnya.
“Tapi menurut saya, ketika Covid-19 sudah menjadi endemi, bukan lagi pandemi, satu per satu persoalan bisa terselesaikan. Kan sudah dua tahun ini, selalu ada refocusing anggaran. Jadi kita di DPRD pun tidak bisa berbicara banyak terkait target seperti apa. Seperti hidup enggan mati pun segan untuk membahasnya,” kata dia.
BACA JUGA: Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto: Pembangunan Jembatan Suranenggala Capai 93 Persen
Dijelaskan Khanafi, ketika Covid-19 ini sudah menjadi endemi, DPRD pun pastinya akan memanggil Pemda untuk membahas target ke depan. Karena, DPRD mempunyai cita-cita agar di tahun 2024 nanti persoalan seperti banjir terselesaikan dan bebas sampah. Ia berharap target tersebut bisa terwujud di tahun 2024 nanti.
“Sekarang masih berproses, karena refokusing ini kan terjadi terus-terusan. Tahun sekarang mudah-mudahan bisa lebih maksimal. Sehingga bisa nyicil menyelesaikan persoalan,” terangnya.
Pada pelaksanaannya nanti, kata Khanafi, gesekan antardinas akan terjadi dalam menentukan prioritas yang terdampak. Selain itu, memang anggaran yang tersedia juga minim sementara kebutuhannya lumayan banyak.
BACA JUGA: DPRD Kabupaten Cirebon Minta Kenaikan Tarif Harus Dibarengi Peningkatan Pelayanan Puskesmas
“APBD kita hanya diangka Rp4 triliun. PAD-nya hanya di kisaran angka Rp700 juta, minim sekali. Idealnya APBD kita itu diangka Rp7 Triliun, untuk bisa nyicil persoalan,” jelas Khanafi.
Sebagai pimpinan di Komisi II DPRD, Khanafi mengaku bertanggung jawab dalam hal peningkatan PAD. Komisi II akan fokus dalam hal tersebut karena sudah memiliki banyak rencana untuk bisa meningkatkan PAD. Hanya saja, pihaknya tidak bisa lebih dari hanya bersuara sesuai tupoksinya. Karena pihak yang bisa mengeksekusi adalah pihak eksekutif sendiri.
“Harapan ke depan, nanti semuanya bisa berkomitmen dalam meningkatkan PAD. Supaya kita tidak terlalu berharap dengan anggaran dari pusat. Mekanismenya seperti apa, mari kita bahas bersama,” pungkasnya. (Islah)
