MAJALENGKA, SC- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tahun ini mengalokasikan anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) sebanyak 9915 unit.
Setiap penerima manfaat program, masing-masing akan dibantu oleh Pemprov Jawa Barat sebesar Rp 20 juta.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Rumkimtan Provinsi Jawa Barat melalui Kabid Perumahan Ani Widiyani saat sosialisasi Penyaluran Bantuan Sosial Perbaikan Rutilahu di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022,bertempat di Aula Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ( DPKPP ) Kabupaten Majalengka, Selasa( 29/03/2022).
BACA JUGA: Abrasi Sungai Ciwaringin, Empat Rumah Warga Terancam Ambruk
“Di tahun 2022 Pemprov bahwa Jawa Barat telah menganggarkan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 9915 unit yang tersebar di 27 Kabupaten/ Kota di Jawa Barat,” katanya.
Berita Terkait
Menurut Ani, program Rutilahu ini merupakan komitmen gubernur untuk menyelesaikan proyek strategis Provinsi Jawa Barat, dalam pemulihan ekonomi nasional di Jawa Barat.
Lebih lanjut, Ani menjelaskan, kriteria penerima bantuan Rutilahu tersebut di antaranya mempunyai lahan, masyarakat berpenghasilan rendah dan diusulkan oleh LKM atau BPM disetujui desa/kelurahan dan diverifikasi oleh kabupaten yang kemudian diusulkan ke provinsi.
BACA JUGA: Raperda Masih Dibahas, Toko Modern Terus Berdiri
Kepala Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ( DPKPP ) Hj. Ropedah menyebutkan, sampai saat ini di Kabupaten Majalengka masih banyak rumah tidak layak huni. Dan tahun 2022 bantuan program Rutilahu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan sebanyak 400 unit yang tersebar di 20 desa di wilayah Kabupaten Majalengka .
“Anggaran untuk Rutilahu dari provinsi sebesar Rp20 juta per rumah dan makanisme penyaluran langsung di kelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas),” tutur Hj.Ropedah.
Menurunnya jumlah bantuan dimaklumi oleh Bupati H.Karna Sobahi yang hadir pada acara tersebut, mengatakan, walaupun ada penurunan angka bantuan untuk Kabupaten Majalengka tetapi tetap terbesar di antara 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Penurunan inipun, kata bupati bisa dimaklumi karena dampak sistemik dari situasi pandemi saat ini.
BACA JUGA: Pelaku Begal Pantat Berhasil Diringkus Satreskrim Polres Majalengka
Bupati juga mengatakan, banyaknya rumah tidak layak huni yang butuh perhatian karena data terus bertambah sehingga Pemerintah Kabupaten Majalengka menggandeng Baznas sebagai mitra untuk rutilahu ini.
“Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka maka program Rutilahu harus tetap jalan. Desa harus bisa memunculkan pemberdayaan di masyarakat baik potensi sumber daya manusia atau sumber daya alamnya,” harap Bupati Karna. (Abr)
