SUARA CIREBON – Transaksi non-tunai kini semakin menjadi bagian esensial dalam pengelolaan keuangan, baik di sektor publik maupun swasta. Penggunaan transaksi digital menawarkan berbagai manfaat, termasuk efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam pencatatan keuangan.
Inovasi dalam transaksi non-tunai ini berperan penting, terutama dalam mendukung pemerintah desa untuk mencapai akuntabilitas yang lebih tinggi dan memudahkan pemantauan anggaran di setiap lini pengelolaan desa.
Bank bjb mengambil langkah signifikan dalam mendukung pelaksanaan digitalisasi keuangan di pedesaan melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah dengan mengimplementasikan siskeudes link pada kabupaten dan kota yang memiliki desa.
Kerja sama ini dituangkan dalam komitmen bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 18 Kabupaten dan 1 Kota di Jawa Barat. Penandatanganan Komitmen Bersama ini menjadi tonggak awal dari akselerasi penerapan transaksi non-tunai yang akan melibatkan hampir seluruh desa di provinsi tersebut.
Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat Dicky Saromi dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 18 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Jawa Barat dan Pemimpin Divisi Institutional & Wholesale Banking bank bjb Isa Anwari beserta jajaran serta tamu undangan lainnya.
Melalui penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) link yang terhubung dengan API Cash Management System (CMS) dari bank bjb, diharapkan setiap transaksi dapat dilakukan secara digital dan mudah dipantau. Inovasi ini memungkinkan desa untuk bertransaksi langsung tanpa melibatkan uang tunai, yang pada gilirannya mengurangi potensi penyalahgunaan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran desa.
Dalam komitmen bersama ini, bank bjb juga berperan sebagai bank persepsi yang mengelola seluruh transaksi keuangan desa. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi bank bjb untuk memperkenalkan layanan perbankan digitalnya secara lebih luas di pedesaan, sekaligus menjadi bagian dari ekosistem transaksi keuangan yang terintegrasi dengan sistem pemerintah daerah dan pusat.
Implementasi komitmen ini juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Dengan adanya sinergi ini, transaksi non-tunai di tingkat desa diharapkan mampu berjalan lebih lancar dan terstruktur, sejalan dengan visi pemerintah untuk mendorong desa mandiri yang berbasis teknologi.
