SUARA CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025-2029, sekaligus Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026 bertempat di salah satu universitas swasta di wilayah setempat, Senin, 21 April 2025.
Dalam sambutannya, Wali Kota Edo menyampaikan, tahun 2025 merupakan fase awal yang sangat penting dalam membangun pondasi arah pembangunan Kota Cirebon lima tahun ke depan.
“Sejak pelantikan kami pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia, maka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kami memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan RPJMD paling lambat enam bulan setelah pelantikan,” ujar Edo.
Ia menegaskan, RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan langkah strategis dan fondasional dalam menentukan masa depan Kota Cirebon. RPJMD 2025-2029 merupakan turunan dari RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024.
“Dokumen ini akan menjadi peta jalan pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh, yang kemudian dijabarkan secara lebih operasional melalui RKPD tahunan, dimulai dari RKPD Tahun 2026,” jelasnya.
Karena itu, menurutnya, Musrenbang kali ini memiliki dimensi yang sangat strategis, sebagai titik awal implementasi arah pembangunan jangka menengah. Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan visi pembangunan lima tahunan, yaitu “Terwujudnya Kota Cirebon yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman dan Berkelanjutan Tahun 2029”, atau disingkat menjadi “Kota Cirebon yang Setara Berkelanjutan”.
Visi ini menjadi landasan bagi seluruh program dan kebijakan yang akan dijalankan selama masa pemerintahan.
Makna “Setara Berkelanjutan”, dijelaskan Wali Kota, adalah memastikan kesetaraan akses, partisipasi, dan hasil pembangunan bagi seluruh warga, tanpa kecuali, dengan pendekatan berkelanjutan lintas waktu dan lintas generasi.
