SUARA CIREBON – Sistem multisyarikah atau penyedia layanan haji di Arab Saudi yang digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025, telah memunculkan sejumlah masalah.
Salah satu isu yang mencuat adalah satu kloter (kelompok terbang) bisa dilayani oleh beberapa syarikah berbeda. Dalam beberapa kasus, suami istri yang berangkat haji bersama-sama, bisa berbeda hotel gegara beda syarikah.
Hal itu dikemukakan Sekda Kota Cirebon, H Agus Mulyadi, terkait jemaah calon haji (calhaj) Kota Cirebon yang berada satu kloter dengan calhaj Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu atau kloter campuran.
Berita Terkait
Akibat berada dalam kloter campuran, lanjut Sekda Agus, calhaj Kota Cirebon dan calhaj Kabupaten Cirebon serta Indramayu dilayani oleh tiga syarikah berbeda. Pasalnya, masing-masing daerah membawa syarikah sendiri, sehingga meski satu kloter namun berbeda hotel.
“Biasanya kan, tahun kemarin satu kloter pemberangkatan haji itu satu syarikah, tahun ini ada perbedaan. Seperti Kabupaten Cirebon jemaahnya gabung dengan kita, tapi bawa syarikah, Indramayu juga ada syarikah, jadi satu kloter terdapat tiga syarikah,” kata Agus Mulyadi, Selasa, 20 Mei 2025.
Dengan adanya perbedaan ini, lanjut Agus, berdampak pada akomodasi jemaah setelah tiba di Madinah.
“Nanti dampaknya ke akomodasi. Suami istri yang seharusnya satu hotel bisa beda hotel, orang tua dan anak yang seharusnya satu hotel beda hotel, yang kita khawatirkan orang tua yang (kategori) lansia,” katanya.
Agar ibadah jemaah haji khusyuk, Agus meminta kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kemenag Kota Cirebon untuk berkoordinasi dengan kepala rombongan yakni Kepama Kemenag Kota Cirebon Hj Riana Anom.
“Saya minta kepada Plt Kepala Kemenag untuk koordinasi dengan karom, karomnya kan Kepala Kemenag Bu Riana, agar terus bisa memfasilitasi dan mengonfirmasikan dengan daerah kerja Madinah, di sana bagaimana dengan jamaah suami istri, anak orang tua yang berbeda hotel untuk bisa difasilitasi segala kebutuhannya,” tandasnya.
Untuk diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) mengungkap adanya masalah dalam pelaksanaan haji pada tahun ini. Salah satu isu yang mencuat adalah terbentuknya kloter (kelompok terbang) campuran dari beberapa syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji di Arab Saudi.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, mengatakan bahwa sistem layanan haji yang kini dikelola oleh delapan syarikah justru menimbulkan persoalan di lapangan.
“Permasalahan lain di Madinah dan di Makkah, yang pertama adalah mengenai kloter campuran syarikah. Nah ini yang awalnya kita sudah didesainkan dengan Kepdirjen yang saya keluarkan tiga bulan yang lalu, tapi kemudian di lapangan ternyata ada kendala-kendala kultural ya, yang harus diakomodasi terutama di kabupaten, kota dan juga di Kanwil sehingga menyebabkan penerbangan satu kloter banyak, atau ada yang gado-gado gitu ya, terdiri dari beberapa perusahaan yang akan melayaninya gitu ya ini yang terjadi,” ujar Hilman, saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin, 19 Mei 2025.
Hilman mengakui sistem syarikah baru picu kebingungan kloter, karena satu kloter dilayani perusahaan syarikah yang berbeda.
“Sehingga ini menyulitkan syarikah juga untuk menjangkau jemaah yang datang pada waktu itu. Ini saya kira dinamika yang harus kami hadapi. Di sisi yang lain kita juga akomodatif yang ada di Tanah Air, tapi sebetulnya ketika awal atau pertengahan minggu kedua lah kami agak bertahan itu sebetulnya untuk menjaga jangan sampai di sananya yang repot,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi persoalan serupa di gelombang kedua, Kemenag akan memperketat sistem distribusi kloter berdasarkan syarikah.
“Kami mendorong untuk menentukan kloter di sana yang berbasis syarikah dengan hotel terdekat dengan menerapkan prinsip one syarikat one kloter secara ketat mulai gelombang II. Ini sudah kita lakukan, hanya ada beberapa,” katanya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
