SUARA CIREBON – Gelombang unjuk rasa atau demo yang dilakukan dua kelompok mahasiswa melanda kawasan pusat Pemerintahan Kota Cirebon, pada Kamis, 7 Mei 2026 siang.
Dua titik utama, yakni Gedung DPRD dan Balai Kota Cirebon, dikepung ratusan mahasiswa dari berbagai elemen organisasi.
Aksi massa yang terbagi dalam dua kelompok besar itu terdiri dari gabungan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) memfokuskan aksi di depan Balai Kota Cirebon.
Sementara, kelompok kedua yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) mengepung Gedung DPRD Kota Cirebon.
Pantauan di lokasi menunjukkan situasi sempat memanas saat massa Aliansi BEM UGJ melakukan orasi sembari membakar ban bekas di depan gerbang gedung dewan.
Mereka mendesak untuk masuk guna menyampaikan langsung aspirasi mengenai berbagai persoalan krusial di Kota Cirebon, mulai dari isu pendidikan hingga masalah ketenagakerjaan.
Setelah melalui negosiasi, massa akhirnya diperbolehkan masuk ke ruang Griya Sawala. Namun, kekecewaan mendalam justru dirasakan para mahasiswa.
Meski sudah berada di dalam gedung, tidak ada satu pun anggota DPRD Kota Cirebon yang hadir menemui mereka.
Koordinator Aksi Aliansi BEM UGJ, Alif Bintang Angkasa, menyatakan rasa kecewanya atas sikap para wakil rakyat tersebut.
“Hari ini kami kecewa, karena kami dipersilakan masuk, tapi tak ditemui siapapun di sini,” tegas Alif di sela-sela aksi.
Akibat tidak adanya respons dari pihak legislatif, massa kembali melakukan orasi di dalam ruang Griya Sawala sebelum akhirnya memutuskan untuk membubarkan diri.
Sebagai bentuk protes keras, Aliansi BEM UGJ secara resmi menyatakan mosi tidak percaya kepada DPRD Kota Cirebon.
Ada momen menarik sesaat sebelum mahasiswa meninggalkan ruangan. Mereka meletakkan selembar kertas berisi pesan di atas meja rapat, lengkap dengan uang receh senilai Rp1.500.
“Ini adalah bentuk mosi tidak percaya kita kepada DPRD. Kami tinggalkan uang receh dan memo kecil sebagai ancaman bahwa kami akan datang kembali dengan massa aksi yang lebih besar,” pungkas Alif, sebelum memimpin massa meninggalkan gedung DPRD.
Sementara, dalam aksi gabungan massa PMII, IMM dan GMNI di depan Balai Kota Cirebon, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait program prioritas daerah, transparansi anggaran, hingga mendesak harmonisasi antara wali kota dan wakil wali kota demi kelancaran pembangunan di Kota Cirebon.
Aksi demonstrasi di depan Gedung Balai Kota itu diwarnai dengan orasi secara bergantian dari perwakilan mahasiswa serta aksi pembakaran ban sebagai bentuk protes terhadap kondisi pemerintahan daerah yang dinilai belum sepenuhnya transparan.
Massa aksi menyoroti dugaan ketidakharmonisan di internal Pemerintah Kota Cirebon, khususnya antara walikota dan wakil walikota. Menurut mahasiswa, kondisi tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah.
Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas keamanan, saat massa pengunjuk rasa berusaha merangsek masuk ke dalam Gedung Balai Kota. Petugas keamanan yang berjaga membentuk barikade, namun akhirnya berhasil dijebol mahasiswa.
Meski sempat berlangsung ricuh, aksi tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan maupun tindakan anarkis. Massa akhirnya diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Iing Daiman.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
