SUARA CIREBON – Puluhan warga Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Cirebon, Senin, 25 Mei 2026.
Dalam orasinnya, warga mendesak Pemkab Cirebon segera mengambil langkah konkret dalam penanganan banjir rob yang kerap melanda kawasan pesisir tersebut.
Para pengunjuk rasa menyampaikan beberapa tuntutan utama yang harus segera disikapi Pemerintah Kabupaten Cirebon, khususnya Bupati, di antaranya percepatan pembangunan tembok penahan ombak, penetapan status tanggap darurat dan mitigasi bencana, normalisasi saluran irigasi pesisir.
Warga juga menuntut kebijkan pembebasan atau alih fungsi lahan, rehabilitasi irigasi lingkungan permukiman, hingga pembebasan pajak untuk tambak terlantar akibat rob.
Perwakilan massa tersebut kemudian diterima langsung oleh Wakil Bupati Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman untuk beraudiensi menyampaikan aspirasi di ruang Nyi Mas Rara Santang, Setda.
Salah seorang perwakilan massa, Sanuri mengatakan, kondisi banjir rob telah menerjang desa tersebut bertahun-tahun lamanya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, intensitas banjir rob semakin tinggi melanda Desa Ambulu.
Kondisi tersebut tidak hanya menurunkan kualitas bangunan rumah warga hingga sarana ibadah dan pendidikan, tapi juga membuat masyarakat setempat kehilangan mata pencaharian, terutama para petani tambak dan nelayan.
Sanuri menuturkan, sebagian besar tambak milik warga rusak dan tidak lagi bisa dimanfaatkan, sehingga banyak warga Ambulu kini tidak memiliki penghasilan.
“Setiap hari masyarakat tidak punya penghasilan karena tambaknya hancur semua. Kalau tidak ada penanganan, masyarakat bisa semakin terpuruk,” ujar Sanuri.
Menurut Sanuri, banjir rob di Desa Ambulu telah berlangsung sekitar sembilan tahun lamanya. Banjir rob terparah terjadi pada tahun ini akibat intensitas banjir semakin tinggi dan berlangsung lebih lama.
“Kalau dulu banjir rob hanya beberapa kali dalam sebulan, sekarang hampir 20 hari dalam sebulan,” jelasnya.
Sebelumnya, warga setempat sudah beberapa kali melakukan audiensi dengan DPRD dan pihak terkait. Namun hingga kini, penanganan yang dilakukan dinilai belum maksimal.
“Pernah ada tindak lanjut dari BBWS, tapi hanya sebagian lalu berhenti. Sampai sekarang belum ada realisasi yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya.
Warga berharap, pemerintah daerah segera membangun tanggul penahan ombak di sepanjang pesisir untuk mengurangi dampak rob yang terus meluas.
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Bupati Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman mengatakan, pemerintah daerah akan segera meninjau langsung lokasi terdampak di Desa Ambulu. Peninjauan ini untuk menentukan langkah penanganan jangka pendek yang segera dilakukan Pemkab Cirebon.
Wabup menyampaikan, sejak 2025 lalu Pemkab Cirebon telah berkoordinasi dengan BNPB terkait rencana pembangunan giant sea wall (tanggul laut raksasa) yang menjadi program pemerintah pusat. Program tersebut merupakan upaya pemerintah yang salah satunya dapat memenuhi harapan warga Desa Ambulu, yakni penanganan banjir rob.
“Pemerintah daerah sudah berkoordinasi dengan BNPB dan badan otoritas pengelola pantai jawa (BOPPJ) yang dibentuk pemerintah pusat dalam penanganan banjir rob melalui pembangunan giant sea wall,” kata Jigus, sapaan akrabnya.
Berdasarkan data sementara, luas wilayah Desa Ambulu mencapai sekitar 1.200 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 750 hektare terdampak banjir rob. Pemkab Cirebon akan melakukan pemetaan lahan terdampak banjir rob dan berkoordinasi dengan Bapenda terkait kemungkinan pemberian relaksasi pajak bagi tambak yang sudah tidak produktif akibat rob.
“Kami akan laporkan ke Pak Bupati agar ada kebijakan, minimal relaksasi pajak bagi lahan tambak yang terdampak,” terangnya.
Selain itu, Pemkab Cirebon juga menyiapkan langkah penanganan sementara, seperti pembangunan tanggul darurat dan pemasangan karung pasir bantuan BNPB.
“Terkait relokasi warga terdampak banjir rob di Desa Ambulu, sampai saat ini belum ada pembahasan,” paparnya.***
