SUARA CIREBON – Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan pada 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin turun dari 11 persen pada tahun sebelumnya menjadi 10,23 persen.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, menyebut penurunan ini sebagai sinyal positif perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, Hafidz menyebut, dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa, Kabupaten Cirebon masih menghadapi tantangan besar.
“Kabupaten Cirebon memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Berdasarkan data jumlahnya sekitar 2,5 juta. Besarnya jumlah penduduk membuat upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja yang lebih serius dan berkelanjutan,” kata Hafidz Iswahyudi, Jumat, 12 Juni 2026.
Meski secara angka mengalami penurunan, namun Kabupaten Cirebon yang masih berada di peringkat kelima jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat. Kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari besarnya jumlah penduduk yang dimiliki Kabupaten Cirebon dibanding banyak daerah lainnya.
“Kalau dilihat dari jumlah penduduk, Kabupaten Cirebon termasuk daerah dengan populasi besar di Jawa Barat, karena itu kami terus berupaya memperbaiki akurasi data dan memastikan seluruh program bantuan serta intervensi pemerintah tepat sasaran agar angka kemiskinan terus menurun,” ucapnya.
Hafidz menjelaskan, Pemkab Cirebon fokus meningkatkan akurasi data sosial ekonomi melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Prosesnya melibatkan pemerintah desa, kelurahan, hingga kecamatan lewat musyawarah desa dan kelurahan rutin tiap bulan.
“Melalui mekanisme musyawarah desa dan kelurahan yang dilakukan secara rutin setiap bulan, kami terus berupaya melakukan akurasi data. Alhamdulillah, Kabupaten Cirebon bahkan masuk dalam 10 besar nasional dalam usulan pembaruan data sosial ekonomi masyarakat. Ini merupakan keberhasilan bersama karena pembaruan data dilakukan secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, data yang akurat menjadi dasar penting dalam penyaluran bantuan sosial maupun pelaksanaan berbagai program pemerintah agar lebih tepat sasaran.
“Pemutakhiran dan akurasi DTSEN menjadi fokus kami selama ini. Data yang akurat adalah pintu awal agar intervensi pemerintah, bantuan-bantuan, dan program pemerintah bisa lebih tepat sasaran,” katanya.
Terkait faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan, Hafidz menyebut, terdapat sejumlah indikator yang digunakan BPS dalam menentukan status kemiskinan suatu daerah.
Berita Terkait
“Banyak faktor, di antaranya tingkat ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, akses terhadap air bersih, dan indikator-indikator lainnya yang telah ditentukan oleh pusat melalui BPS,” tambahnya.
Pihaknya berharap, pendataan dan sensus yang akan dilakukan BPS dapat menghasilkan data yang semakin akurat sehingga program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.
“Dengan data yang semakin akurat, mudah-mudahan intervensi pemerintah dan berbagai program yang dilaksanakan bisa semakin tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
