SUARA CIREBON – Sebanyak 70 pelajar dan mahasiswa mengikuti Sekolah Demokrasi Caruban Nagari yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon, Selasa, 15 September 2026.
Program tersebut menyasar pemilih pemula sekaligus menjadi upaya KPU menanamkan pemahaman demokrasi dan kepemiluan sejak dini. Kegiatan ini juga digelar dalam rangkaian peringatan Hari Demokrasi.
Ketua KPU Kabupaten Cirebon Esya Karnia Puspawati mengatakan, program tersebut dilatarbelakangi kondisi partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada yang menunjukkan perbedaan cukup besar.
“Secara normatif, KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang kemudian ini adalah tahapan untuk mempersiapkan tahapan pemilu yang akan kita songsong di tahun 2027. Lalu secara empirisnya, kita mendapati data bahwa tingkatan partisipasi masyarakat di Kabupaten Cirebon mengalami data anomali,” kata Esya seusai pembukaan kegiatan di Gedung Setda Kabupaten Cirebon.
Berita Terkait
Menurut Esya, tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu mencapai sekitar 81 persen. Angka tersebut turun menjadi 59,49 persen pada Pilkada 2024.
“Kalau berbicara tentang konteks pilkada, kita juga mengalami penurunan angka partisipasi masyarakat di pilkada sebelumnya juga. Di pilkada sebelumnya 63 persen, tetapi kemudian di pilkada terakhir hanya 59,49 persen,” ujarnya.
Melalui sekolah demokrasi tersebut, KPU Kabupaten Cirebon menargetkan 70 peserta menjadi agen demokrasi yang nantinya dapat menyebarkan pemahaman tentang demokrasi dan kepemiluan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
Esya berharap keberadaan agen demokrasi tersebut dapat turut meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada mendatang.
Sementara itu, Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Jawa Barat Abdullah Syafii mengapresiasi program yang digagas KPU Kabupaten Cirebon tersebut.
Menurutnya, sekolah demokrasi menjadi sarana untuk membekali pelajar dan mahasiswa dengan pemahaman kepemiluan, termasuk kemungkinan terlibat sebagai pemilih maupun penyelenggara pemilu di masa mendatang.
“Saya kira ini hal yang langka ya, yang di dalam situasi non-tahapan hari ini dan Cirebon bisa membuat sebuah program yang mengedukasi anak-anak SMA, anak-anak SMP yang kemudian nanti akan menjadi generasi pelaksana kepemiluan di masa mendatang,” kata Syafii.
Ia menilai pendidikan demokrasi tidak cukup hanya dengan mendorong masyarakat datang ke TPS dan menggunakan hak pilih. Pemilih pemula juga perlu memahami prinsip dasar demokrasi, seperti perbedaan pendapat, toleransi dan tenggang rasa.
“Bukan sekadar untuk mengajak memilih, tapi hari ini menanamkan democracy culture, kultur demokrasi di mereka. Dan mereka harus menerapkannya nanti di kehidupan dan di sekolah masing-masing,” tandasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
