by

Kuwu Japurabakti Curhat ke Komisi III Soal Banjir

KABUPATEN CIREBON, SC- Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Desa Japurabakti, Kecamatam Astanajapura, Selasa (12/1/2021).

Kunker tersebut, merupakan respon para wakil rakyat dalam menyikapi banjir yang melanda Desa Japurabakti, belum lama ini, akibat meluapnya Sungai Singaraja. Dalam kunker, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon mengajak Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Di hadapan anggota Komisi III, Kuwu Japurabakti, Khaerudin menyampaikan permasalahan banjir yang kerap melanda wilayahnya setiap hujan dengan intensitas tinggi. Banjir, lanjut Khaerudin, seolah sudah menjadi tradisi tahunan. Hal tersebut, dikarenakan sungai yang melintasi Desa Japurabakti tidak dapat menamping debit air sehingga meluap ke permukiman warga.

“Manakala hujan besar turun, masyarakat  selalu dihantui rasa khawatir akan terjadi banjir dari luapan Sungai Singaraja,” kata Khaerudin kepada rombongan Komisi III dan Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.

Khaerudin mengatakan, kendala yang dihadapi desa yang dipimpinnya terkait keberadaan Sungai Singaraja, mulai dari pendangkalan dan penyempitan saluran Sungai Singaraja maupun Agung, tidak adanya senderan atau tembok penahan banjir  yang memadai dan diperparah dengan tidak adanya drainase yang baik.

“Kami selaku Pemdes sejauh ini ada keterbatasan anggaran dan tidak memiliki kewenangan penuh akan hal tersebut, tentunya kami berharap adanya perhatian serius pihak terkait,” katanya.

Pihaknya berharap DPRD Kabupaten Cirebon khususnya Komisi III  dapat mengawal harapan masyarakat Japurabakti sehingga dinas terkait dapat merealisasikan penyelesaian masalah banjir di desanya. Menurutnya, dampak banjir sangat dirasakan pihaknya khususnya sarana infrastruktur desa, seperti jalan poros desa yang terdampak rusak parah.

“Intinya kami ingin adanya normalisasi sungai yang ada, sekaligus adanya pembangunan senderan sepanjang sungai, serta percepatan perbaikan infrastruktur dengan rabat beton, selain itu ingin adanya kantor desa yang representatif,” tandasnya.

Menyikapi kondisi tersebut, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PDI Perjuangan Syahril Romadhony, SE menyampaikan persoalan banjir maupun sampah di Kabupaten Cirebon harus menjadi perhatian serius semua pihak, dan dijadikan prioritas untuk mencari solusi terbaik dalam menanggulanginya.

BACA JUGA: Warga Keluhkan Jalan Penghubung Astanajapura-Pangenan Rusak

Pria yang lebih akrab disapa Dony ini, menyampaikan Komisi III akan memfasilitasi apa yang menjadi keluhan masyarakat, termasuk mencari solusi bersama terkait  persoalan yang ada. Karena, lanjut dia, pada prinsipnya ini merupakan sesuatu yang harus dipecahkan oleh semua instansi terkait, hingga tidak ada saling lempar tanggung jawab.

“Kami akan mengawal dan mendorong dinas terkait untuk segera secepatnya merealisasikan segala sesuatu yang sifatnya prioritas dengan duduk bersama,” kata Syahril Romadhony.

Terkait Sungai Singaraja, menurutnya, memang harus segera dinormalisasi mengingat sudah mengalami pendangkalan dan penyempitan dikarenakan banyak bantaran sungai yang abrasi atau longsor. Begitu juga dengan tumpukan sampah di sepanjang sungai yang mengakibatkan sungai tidak dapat menampung debit air manakala hujan turun dengan intensitas tinggi.

“Ya ini perlu keseriusan semua pihak, pemerintah melalui dinas terkait, maupun masyarakat itu sendiri. Artinya diperlukan kesadaran masyarakat khususnya yang berada di sepanjang sungai, dengan tidak membuang sampah ke sungai, sehingga dampaknya akan dirasakan masyarakat itu sendiri,” imbuhnya.

Sementara menurut Kepala Bidang (Kabid) PUPR bidang Sumber Daya Air Jamal mengatakan sungai atau pembuangan air yang ada di wilayah Japurabakti memang harus dilakukan normalisasi karena memang mengalami pendangkalan dan berupaya akan menindaklanjuti agar dapat segera direalisasikan.

Sejauh ini, yang kami ketahui pihak BBWS sendiri  sudah menurunkan tim survei di lokasi sungai yang memang harus segera dilakukan normalisasi, namun dalam hal ini Dirinya berharap pihak kecamatan maupun desa ikut aktif dalam pengamanan disepanjang bantaran sungai.

“Bagaimana kami akan menurunkan alat berat, manakala di sepanjang sungai banyak bangunan yang berdiri, tentunya ini akan mempersulit kami dalam melaksanakan normalisasi,” ujarnya.

BACA JUGA: Pemcam Astanajapura Peringati HSN 2020

Ketika disinggung terkait keterbatasan anggaran, Jamal membenarkan kondisi tersebut, terlebih saat ini sedang pandemi Covid-19.

“Namun ini jangan dijadikan alasan, karena masih dapat dicarikan solusi dengan berbagai pihak terkait,” pungkasnya. (Baim)

Comment