KOTA CIREBON, SC- Otoritas Jasa Keungan (OJK) Kota Cirebon merekomendasikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak hanya berfokus pada pembiayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) saja.
Hal itu diungkapkan Kepala OJK Kota Cirebon, Budi Arief Wibisono kepada wartawan di kantornya, usai menerima audiensi Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Cirebon, Rabu (17/2/2021).
“Tapi kita juga dorong mereka mau dan mampu membiayai pelaku-pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Kota Cirebon agar BPR bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian daerah, tidak hanya terfokus pada ASN,” kata Budi.
Pihaknya mencontohkan sinergi para pelaku UMKM dengan BPR yang ada di Tegal, Jawa Tengah. Mereka membuat database pelaku UMKM yang difasilitasi BPR di wilayah tersebut.
“Itu dapat ditiru dan dimodifikasi, karena kan belum tentu cocok apa yang ada di kota lain. Paling tidak di kota lain itu bisa,” jelasnya.
Menurut dia, database terkait UMKM tersebut sangat penting, sehingga industri keuangan tinggal memilih UMKM mana yang memang layak untuk mendapat pembiayaan. Bahkan, imbuh Budi, database terkait UMKM di Tegal tersebut hingga setiap kecamatan.
“Database itu bisa dilaksanakan dengan biaya yang sangat murah dan data tersebut bisa terkoneksi langsung ke UMKM. Bisa langsung diklik dan langsung terhubung dengan pelaku UMKM tersebut,” terangnya.
BACA JUGA: Gandeng Akademisi, Kadin Kota Cirebon Kembangkan Sektor Pariwisata
Dengan begitu, Budi memaparkan, masyarakat bisa langsung melakukan transaksi dengan pelaku UMKM yang bersangkutan. Sehingga, jika para pelaku UMKM ini memohon permodalan kepada industri keuangan bisa langsung terlihat layak tidaknya untuk mendapat pinjaman.
“Paling tidak bisa langsung dilihat jenis usahanya apa, legalitasnya seperti apa, dan transaksinya dapat termonitor semua. Sehingga layak atau tidaknya itu bisa cepat diputuskan oleh lembaga jasa keuangan,” pungkasnya. (Arif)
