KABUPATEN CIREBON, SC- Masuknya ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Cirebon beserta lima nama anggota DPRD dalam data warga kategori miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dinilai telah melukai hati masyarakat.
Hal itu dikemukakan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohammad Luthfi menyikapi gaduh masuknya ribuan ASN dan lima anggota DPRD pada data warga miskin penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Cirebon.
“Bukan soal pantas atau tidak pantas anggota DPRD tercatat di DTKS sebagai penerima bansos, tetapi ini sudah melukai hati masyarakat Kabupaten Cirebon,” kata Luthfi, Kamis (25/11/2021).
Pasalnya, lanjut Luthfi, DTKS adalah untuk warga yang berhak menerima, yakni mereka yang masuk kategori tidak mampu.
“Ini sudah melukai hati publik. DTKS kan untuk warga yang berhak menerima,” ujar Luthfi.
Menurut Luthfi, sejauh ini dirinya baru mendengar kabar tersebut dari media, sehingga belum melakukan klarifikasi ke Dinas Sosial (Dinsos). Untuk tindak lanjut, Luthfi mengaku akan merapatkannya terlebih dahulu dengan para pihak yang terkait. Selain itu, dirinya juga ingin memastikan kebenaran kabar tersebut dengan membahasnya langsung dengan pihak yang mempunyai kewenangan tentang penyusunan DTKS.
Selanjutnya, kata Luthfi, dirinya akan mendalami nama-nama anggota DPRD yang tercatat masuk DTKS dengan melihat NIK-nya terlebih dahulu. Karena dimungkinkan ada nama yang sama tapi orangnya berbeda.
“Kemudian yang ingin kita pelajari lebih dalam lagi adalah, bagaimana proses itu sehingga nama-nama tersebut bisa masuk. Tapi saya masih belum terlalu yakin bahwa data ini benar, kita evaluasi dan verifikasi dulu dengan Dinsos,” kata Luthfi.
Ia menegaskan, munculnya ribuan data ASN masuk DTKS ini menjadi koreksi besar bagi pihak eksekutif dan legislatif untuk segera melakukan perbaikan sengkarut data tersebut. Ia memastikan, perbaikan data DTKS menjadi prioritas pihaknya bersama Pemda Kabupaten Cirebon.
“Kami sangat menyayangkan situasi ini bisa terjadi. Kami akan ngobrol bareng Bupati untuk memprioritaskan terkait dengan kegiatan verifikasi di lapangan,” paparnya.
Politisi PKB itu menambahkan, verifikasi dan validasi (verval) mendesak segera dilakukan untuk memastikan semua DTKS benar-benar riil sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
BACA JUGA: Namanya Disebut Masuk DTKS, Anggota DPRD Geram
Disinggung minimnya anggaran untuk melakukan Verval, Luthfi tidak menampik hal tersebut. Pasalnya, pada tahun 2021 ini hampir 86 persen anggaran terkena refocusing untuk penanganan Covid-19.
Tapi untuk tahun 2022 nanti, imbuh Luthfi, DPRD sudah memprioritaskan kegiatan Verval hingga bisa dilaksanakan empat kali dalam satu tahun.
“Kita penuhi semua kebutuhannya, dan kami ingin kualitas verval bisa mendalam dan sesuai dengan situasi di lapangan. Dan kami berharap teman-teman di Puskesos juga lebih teliti lagi dalam memverifikasi data-data DTKS,” pungkasnya. (Islah)
