SUARA CIREBON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat berencana mereview (melihat) ulang pergeseran anggaran yang sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pasalnya, dari anggaran sebesar Rp1,7 triliun, hanya menyisakan Rp500 miliar dan menghapus anggaran untuk kebutuhan lainnya.
Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, di ruang Paseban Setda, Kabupaten Cirebon, Rabu, 21 Mei 2025.
Ono menginginkan agar dari anggaran yang dihapus, ada yang bisa dikembalikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, yakni perbaikan jalan di Kabupaten Cirebon. Melalui anggaran tersebut, setidaknya panjang ruas jalan yang akan diperbaiki bisa bertambah.
Berita Terkait
Salah satu cara untuk mengembalikan anggaran tersebut, Ono mengaku akan memperjuangkannya melalui anggaran perubahan 2025.
“Misalnya, kalau bisa kita perjuangkan di APBD perubahan 2025 untuk penambahan kilometer jalan yang rusak tersebut dari provinsi. Sehingga tidak harus menunggu tahun 2026. Karena rakyat sedang menunggu realisasi janji-janji dari pemerintah,” kata Ono.
Sebelumnya, imbuh Ono, DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil XII juga sudah membahas rencana perbaikan jalan di Kabupaten Cirebon. Pemkab Cirebon pun sudah menjadwalkan perbaikan jalan rusak di Cirebon Timur yang sempat viral beberapa waktu lalu, pada bulan Juli-Agustus mendatang.
“Hari ini (kemarin, red) sudah kita bahas masalah jalan rusak. Paling lambat bulan Juli-Agustus diperbaiki. Tinggal nanti kita (DPRD Provinsi, red), apakah bisa memasukkan di APBD perubahan untuk jalan rusak di Kabupaten Cirebon ini?” tandasnya.
Bupati Cirebon, H Imron mengatakan, pihaknya telah meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat terkait perbaikan jalan rusak di wilayahnya. Hal itu dilakukan karena APBD Kabupaten Cirebon tidak mampu mengover perbaikan untuk semua ruas jalan yang rusak di Kabupaten Cirebon.
“Kami Pemerintah Kabupaten Cirebon ada keterbatasan anggaran, maka kami minta bantuan ke DPRD Jabar. Mereka pun siap membantu penanganan jalan rusak di Kabupaten Cirebon,” kata Imron.
Selain permasalahan infrastruktur jalan, Imron juga menyampaikan beberapa permasalahan lainnya kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil XII, Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu.
“Karena DPRD (Provinsi Jabar, red) kan wakil rakyat yang menimba permasalahan yang ada di daerah, salah satunya adalah masalah jalan rusak,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
