SUARA CIREBON – Sekolah Rakyat yang tengah dibangun di Kabupaten Cirebon, dipastikan tidak membuka pendaftaran siswa secara umum. Seluruh proses penerimaan peserta didik akan dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui sistem data terpadu nasional.
Hal itu dikemukakan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, saat ditemui, Kamis, 7 Mei 2026.
Menurut Hafidz, program Sekolah Rakyat dirancang agar lebih tepat sasaran melalui sistem data yang telah terintegrasi secara nasional. Ada pun mekanisme penerimaan siswa Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah umum karena tidak membuka jalur pendaftaran mandiri.
“Tidak ada pendaftaran, semua berbasis data terpadu dengan proses perekrutan dilakukan oleh Kemensos. Dengan sistem tersebut, calon peserta didik akan diseleksi langsung berdasarkan data pemerintah pusat, sehingga bantuan pendidikan diharapkan benar-benar diterima oleh warga yang berhak,” kata Hafidz.
Menurutnya, pola tersebut lebih efektif dibanding sistem pendaftaran terbuka yang selama ini diterapkan di banyak sekolah. Selain proses rekrutmen siswa, pengelolaan hingga operasional Sekolah Rakyat pun sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kemensos, sementara pemerintah daerah berperan mendukung kesiapan fasilitas dan lokasi pembangunan.
“Kemensos yang mengatur sekaligus yang akan melakukan operasional Sekolah Rakyat se-Indonesia,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait pembangunan gedung sekolah yang tengah berjalan, pihaknya menargetkan selesai pada Juni 2026. Hafizd menyebut, hingga saat ini progres pembangunan Sekolah Rakyat berjalan sesuai rencana tanpa kendala berarti.
“Targetnya selesai bulan Juni. Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat dari kelompok prasejahtera,” ujarnya.
Berita Terkait
Pihaknya berharap pengelolaan terpusat tersebut, dapat membuat standar layanan pendidikan di Sekolah Rakyat lebih seragam di berbagai daerah, sekaligus memudahkan pengawasan program dari pemerintah pusat.
Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
Hafidz menyatakan, Pemkab Cirebon berkomitmen mendukung percepatan pembangunan hingga memasuki tahap operasional.
“Jika seluruh proses berjalan sesuai target, Sekolah Rakyat diproyeksikan sudah dapat dimanfaatkan masyarakat dalam waktu dekat (tahun ajaran baru 2026/2027),” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
