by

Posko Darurat Covid-19 PDIP, Instruksi Ketua Umum di Jawa Barat Dibentuk di Tiap DPC

KOTA CIREBON, SC- PDI Perjuangan Jawa Barat membentuk posko darurat Covid-19 di setiap kota dan kabupaten di Jawa Barat. Posko darurat Covid-19 PDIP itu beroperasi pada tanggal 28 Juli kemarin.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah  (DPD) PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono mengatakan, pembentukan posko darurat Covid-19 atas dasar instruksi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Dasar lainnya, penyebaran Covid-19 yang masih sangat tinggi dan adanya kebijakan PPKM yang berlevel-level, serta pendataan bantuan masyarakat yang belum merata dan pendistribusian vaksinasi yang belum 100 persen.

“Atas dasar itu kami membentuk posko darurat Covid-19 dengan melakukan beberapa tugas yang bermanfaat dalam menangani masyarakat yang terdampak Covid-19,” kata Ono saat melakukan reses, Jumat (30/7/2021).

Tugas pokok dan fungsi dari posko darurat, menurut Ono, di antaranya melakukan pendataan warga yang terpapar Covid-19 maupun yang terdampak dan melakukan pendampingan terhadap program pemerintah untuk pelayanan medis.

“Kami juga melakukan pendampingan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Kami juga mendirikan dapur umum untuk melayani pesan atau antar makanan bagi masyarakat yang tekonfirmasi Covid-19 isolasi mandiri di rumah,” kata Ono.

Selain mengantar paket makanan, lanjut Ono, PDI Perjuangan juga membagikan paket sembako untuk masyarakat yang terpapar atau yang terdampak Covid-19.

BACA JUGA: Herman Khaeron Serahkan Bantuan Ambulans

“Kategorinya yang benar-benar masyarakat kurang mampu untuk pembagian sembako. Kita juga melayani peminjaman tabung oksigen. Karena tabung oksigen ini menjadi barang langka selama pandemi Covid-19,” ujar Ono.

Sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono menghaturkan terima kasih kepada pengurus PDI Perjuangan dari tingkat DPC hingga anak ranting dan anggota fraksi yang telah menjalankan instruksi partai.

“Kalau dihitung yang terkumpul hasil gotong royong dari anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Cirebon itu mencapai Rp210 juta,” tandasnya. (Surya)

Comment