by

Banyak Pegawai SKPD tak Sesuai Kompetensi, Bupati Cirebon Usul PNS Dikuliahkan atau Magang

CIREBON, SC- Bupati Cirebon, H. Imron MAg mengusulkan program PNS Kabupaten Cirebon dikuliahkan di sejumlah perguruan tinggi sesuai kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tempat mereka bertugas.

Gagasan tersebut mengemuka, lantaran PNS di Kabupaten Cirebon yang berlatarbelakang sesuai dengan SKPD di tempatinya, dinilai sangat langka.

“Makanya saya punya program, bisa tidak dinas ini PNS-nya disekolahkan, baik di ITB, Unpad, UGM, UI dan lainnya,” kata Imron, Rabu (6/10/2021).

Kelangkaan PNS sesuai latarbelakang SKPD tersebut, kata Imron, membuat sejumlah SKPD di lingkungan Pemkab Cirebon banyak diisi oleh pegawai yang tidak sesuai bidang kompetensinya.

Ia mencontohkan, salah satu dinas yang banyak diisi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai kompetensinya adalah Dinas Pertanian (Distan). Harusnya, kata dia, PNS yang ada pada Distan adalah pegawai yang kompeten di bidangnya, yakni Sarjana Pertanian.

“Ternyata PNS kita yang sarjana pertanian kan kurang. Jadi banyak yang diisi, kadang dari sarjana sosial,” kata Imron.

Selain menguliahkan PNS, Imron juga punya opsi lain untuk meningkatkan kompetensi PNS sesuai bidang pada SKPD masing-masing. Caranya, mendorong PNS untuk magang di salah satu daerah yang dinilai lebih unggul dalam hal yang dibutuhkan SKPD Kabupaten Cirebon.

Adapun lama waktu magang tersebut bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan, bisa tiga bulan, lima bulan hingga enam bulan.

“Kalau mau, PNS-nya disuruh magang di Kabupaten yang unggul misalkan di Banyuwangi. Lalu hasilnya diterapkan disini. Kalau studi banding saya kira kurang efektif,” kata Imron.

BACA JUGA: Ada 91 Formasi, CASN Kabupaten Cirebon Dilaksanakan di UMC

Diterangkan Imron, rencana program tersebut didasari atas kepentingan masyarakat. Intinya, adalah perbaikan pelayanan masyarakat untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Cirebon.

“Jadi saya anjurkan para kepala dinas itu harus bisa berinovasi. Yang penting, kalau untuk kepentingan rakyat, jangan dipersulit. Kalau aturannya belum ada, ya dibuat,” tegasnya.

Ditambahkan Imron, gagasan tersebut, disampaikan saat melakukan rapat evaluasi program dengan BKPSDM, Bappelitbanga dan BKAD. Tujuannya, untuk mengetahui capaian dan kendala yang dihadapi pada program di masing-masing dinas tersebut.

“Untuk BKPSDM, saya melihat banyak sekali dinas yang pegawainya harus dari sarjana khusus, tapi tidak diisi,” pungkasnya. (Islah)

Comment